upaya kemajuan HAM di Indonesia yang dilakukan pemerintah dari tahun 1945-1950

Pada awal kemerdekaan, Indonesia masih menekankan pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat persetujuan dan pengesahan secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk ke dalam hukum dasar negara (konstitusi), yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komitmen terhadap HAM pada periode awal kemerdekaan sebagaimana ditunjukkan dalam Maklumat Pemerintah tanggal 1 November 1945. Langkah selanjutnya, memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk medirikan partai politik sebagaimana tercantum dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945.