buatin kebijakan p[ublik >>>>>

Kebijakan Publik Pusat:
Contoh: Peraturan Perundang-undangan meliputi :
a. UUD 1945
b. TAP MPR
c. PERPU
d. PP
e. Keputusan Presiden
Contoh Kebijakan Publik Daerah:
1.pemberian sekolah
gratis SDN-SMPN-SMAN-
SMK begitu juga
SEKOLAH2 SWASTA HARUS
MEMBERIKAN SEKOLAH
GRATIS bagi MURID FAKIR
MISKIN
2. pemberian gratis
biaya pengobatan-
perawatan-operasi an
obat2an
3. transportasi murah-
aman-bebas polusi dan
penataan lingkungan

 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN 1  Sad Dian Utomo 2   Perbincangan mengenai partisipasi masyarakat bukanlah sesuatu yangbaru. Wacana mengenai pentingnya partisipasi masyarakat sejak jaman OrdeBaru sudah didengungkan. Namun ternyata hal itu “lebih indah kabar darirupa”, karena pelaksanaannya jauh dari harapan.Dengung partisipasi semakin nyaring, ketika kebijakan otonomi daerahdirealisasikan melalui UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yangefektif berlaku awal 2001. Harapan akan meningkatnya partisipasi warga makinmembesar karena melalui kebijakan otonomi daerah ini jarak antara pembuatankebijakan dan warga masyarakat semakin dekat.Tulisan berikut ini akan menyoroti bagaimana praktik partisipasi wargamasyarakat berdasarkan hasil pengalaman memfasilitasi warga di daerah danbagaimana partisipasi warga masyarakat itu dapat diakomodasikan dalam revisiUU No. 22 tahun 1999. Partisipasi warga disini dalam kerangka pembuatankebijakan publik daerah. Lika Liku Partisipasi WargaSudah menjadi pengetahuan umum bahwa masyarakat adalahstakeholder kebijakan publik di daerah disamping pemerintah daerah danDPRD. Partisipasi masyarakat juga dianggap penting dalam pembuatankebijakan, karena warga masyarakatlah yang paling tahu dan merasakankenyataan dan kebutuhannya.Ini merupakan dasar sosiologis yang pentingbagi penyusunan suatu kebijakan publik, di samping dasar yuridis dan filosofis.